WALHI Aceh Goes to Campus

2012-01-21 12:00:59

Para pembicara dalam acara WALHI Aceh Goes to Campus, kiri-kanan: Cut Asmaul Husna (Forum Pengurangan Resiko Bencana), Evendi Isma (Lembaga Unoe Itam) dan M. Nizar Abdurrani (WALHI Aceh), yang berlangsung Kamis (19/1) di kampus Fakultas Pertanian Unsyiah Banda Aceh.

PT Meukuta Alam Kelabui Masyarakat Lampanah

2012-01-21 11:48:58

Jantho - PT Meukuta Alam dituding telah mengelabui masyarakat Kemukiman Lampanah, Kecamatan   Selimueum, Aceh Besar, dalam upayanya menguasai lahan untuk mewujudkan rencana penambangan pasir besi di kawasan itu. Zubir, Keuchik Gampong Ujong Keupula, Kemukiman Lampanah  mengatakan,  awalnya PT Meukuta Alam melakukan pembebasan lahan dengan cara membeli tanah masyarakat di pesisir Gampong Ujong Keupula untuk kebutuhan pembangunan lapangan golf. Namun ternyata

16 Organisasi Sipil Demo Kantor Gubernur

2012-01-13 03:10:06

  BANDA ACEH - Aliansi masyarakat sipil untuk kedaulatan rakyat Aceh (Amskara) yang beranggotakan 16 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Kamis (12/01) pagi, melancarkan aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Aceh.

Amskara Tuntut DPRA Bentuk Pansus Agraria

2012-01-12 09:37:24

Banda Aceh — Aliansi masyarakat sipil kedaulatan rakyat Aceh (Amskara) menuntut DPR Aceh membentuk panitia khusus (pansus) agraria. Keberadaan pansus itu tuntut Amskara penting untuk mendalami berbagai konflik agraria yang tidak muncul ke publik. “DPRA harus segera membentuk pansus penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam Aceh,” ujar koodinator aksi agraria Mudasir melalui orasinya di depan Kantor Gubernur Aceh, Kamis (12/1). Dalam

WALHI Aceh Goes to Campus

PDFCetakE-mail

share

Para pembicara dalam acara WALHI Aceh Goes to Campus, kiri-kanan: Cut Asmaul Husna (Forum Pengurangan Resiko Bencana), Evendi Isma (Lembaga Unoe Itam) dan M. Nizar Abdurrani (WALHI Aceh), yang berlangsung Kamis (19/1) di kampus Fakultas Pertanian Unsyiah Banda Aceh.

 

Ditulis oleh Yusri Mantong 21 Januari 2012

 

PT Meukuta Alam Kelabui Masyarakat Lampanah

PDFCetakE-mail

share

Jantho - PT Meukuta Alam dituding telah mengelabui masyarakat Kemukiman Lampanah, Kecamatan   Selimueum, Aceh Besar, dalam upayanya menguasai lahan untuk mewujudkan rencana penambangan pasir besi di kawasan itu.

Zubir, Keuchik Gampong Ujong Keupula, Kemukiman Lampanah  mengatakan,  awalnya PT Meukuta Alam melakukan pembebasan lahan dengan cara membeli tanah masyarakat di pesisir Gampong Ujong Keupula untuk kebutuhan pembangunan lapangan golf. Namun ternyata lahan tersebut digunakan untuk kegiatan penambangan. “Kami baru tahu lahan itu digunakan untuk penambangan pasir besi,  setelah pihak perusahaan membawa mesin pengolahan (Desember 2011) ke lokasi tersebut,” ungkap Zubir, Rabu (18/1).

 

Ditulis oleh Yusri Mantong 21 Januari 2012

Selanjutnya...
 

16 Organisasi Sipil Demo Kantor Gubernur

PDFCetakE-mail

share

 

BANDA ACEH - Aliansi masyarakat sipil untuk kedaulatan rakyat Aceh (Amskara) yang beranggotakan 16 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Kamis (12/01) pagi, melancarkan aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Aceh.
 

Ditulis oleh YusriMantong 13 Januari 2012

Selanjutnya...
 

HENTIKAN PERAMPASAN TANAH DAN KEKERASAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT

PDFCetakE-mail

share

Banda Aceh - Aliansi Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Rakyat Aceh (Amskara) yang beranggotakan 16 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melihat bahwa perampasan tanah, perampokan sumber daya alam dan penggusuran masyarakat adat baik oleh perusahaan swasta nasional maupun dalam negeri yang mendapat dukungan pemerintah telah menyebabkan munculnya banyak konflik yang berujung kematian, kriminalisasi, kemiskinan terhadap rakyat kecil serta menyebabkan pula terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan bencana ekologis.

Amskara menilai kepemimpinannya Irwandi-Nazar gagal mengingat beberapa kasus lingkungan yang terjadi tidak bisa diselesaikan dengan baik. Fakta ini diperkuat dari serangkaian konflik sumberdaya alam Aceh dan kebijakan pemberian izin penguasaan ruang di Aceh kepada swasta, untuk berbagai kepentingan. Diantaranya untuk hak guna usaha, konsesi pertambangan, konsesi hak pengusahaan hutan (HPH), hutan tanaman industri (HTI) dan konsesi untuk proyek REDD. Dari total luas Provinsi Aceh, 47,25% merupakan wilayah yang dikuasai oleh modal swasta.

 

Amskara Mencatat Beberapa persoalan Sumber Daya Alam

 

Ditulis oleh adminwalhi 12 Januari 2012

Selanjutnya...
 

Amskara Tuntut DPRA Bentuk Pansus Agraria

PDFCetakE-mail

share

Banda Aceh — Aliansi masyarakat sipil kedaulatan rakyat Aceh (Amskara) menuntut DPR Aceh membentuk panitia khusus (pansus) agraria. Keberadaan pansus itu tuntut Amskara penting untuk mendalami berbagai konflik agraria yang tidak muncul ke publik.

“DPRA harus segera membentuk pansus penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam Aceh,” ujar koodinator aksi agraria Mudasir melalui orasinya di depan Kantor Gubernur Aceh, Kamis (12/1).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Walhi Aceh TM Zulfikar yang ikutm melakukan orasi membenarkan pentingnya tuntutan Mudasir. Menurut Zulfikar, jumlah konflik agraria yang terjadi di Aceh sangat banyak. Bahkan bukan tak mungkin lebih besar dari apa yang terjadi di Mesuji dan Bima. Untuk itu penting DPRA membentuk pansus tersebut.

 

Ditulis oleh adminwalhi 12 Januari 2012

Selanjutnya...
 

Berita

WALHI Aceh Goes to Campus
21/01/2012 | Yusri Mantong
article thumbnail

Para pembicara dalam acara WALHI Aceh Goes to Campus, kiri-kanan: Cut Asmaul Husna (Forum Pengurangan Resiko Bencana), Evendi Isma (Lembaga Unoe Itam) dan M. Nizar Abdurrani (WALHI Aceh), yang berla [ ... ]


Berita Lain...

Artikel

HENTIKAN PERAMPASAN TANAH DAN KEKERASAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT
12/01/2012 | adminwalhi

Banda Aceh - Aliansi Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Rakyat Aceh (Amskara) yang beranggotakan 16 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melihat bahwa perampasan tanah, perampokan sumber daya alam dan p [ ... ]


Artikel Lain...

Info Kasus

Lima Danau Tercemar Limbah Selama 2010
20/01/2011 | M. Nizar Abdurrani

Jakarta - Limbah sawit dan kegiatan penambangan yang mendominasi pencemaran lingkungan selama 2010, selain mencemari sungai-sungai juga turut mencemari lima danau besar di Indonesia. "Selain sungai, [ ... ]


Info Kasus Lain...

Info Program

Anggota DPR RI : Gara-gara Hutan Bisa Masuk Penjara
13/11/2010 | M. Nizar Abdurrani

Banda Aceh - Anggota DPR RI dari Komisi IV, HM. Ali Yacob mengatakan harus ada political will yang kuat dari pemerintah dalam mengelola masalah hutan.  Salah-salah mengambil keputusan bisa menyebabka [ ... ]


Info Program Lain...